Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah :
Proses dimana pemimpin bangsa, media, dan warga negara mengubah dan memberi makna pada pesan-pesan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan umum. Suatu interaksi yang diabsraksikan dari totalitas kelakuan sosial, dimana nilai-nilai otoritatitatif dialokasikan kepada masyarakat. Yakni salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya itu dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan ajudikasi peraturan.. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara interent di dalam setiap fungsi sistem politik.



4 macam sistem komunikasi :
a. Sistem otoriter
b. Sistem liberal
c. Sistem komunis
d. Konsep tanggung jawab social

Elit politik dalam kaitan komunikasi politik :
- orang-orang yang tergabung dalam partai politik. lebih baik nyari solusi dari pada hanya retorika sana sini, kalau pun ada mungkin tinggal menyamakan defenisi.

Kaitannya dalam komunikasi politik adalah :
- Sikap perilaku penguasa (elit berkuasa) memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat.
- Elit politik berada dalam struktur kekuasaan dan elit masyarakat. Sebagai elit berkuasa ia mampu mengendalikan dan menjalankan kontrol politik, sekaligus mengendalikan sumber-sumber komunikasi.
- Kebesaran suatu bangsa bergantung kepada kemampuan rakyat, masyarakat umum, dan massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan, karena orang pilihlah yang mampu membimbing massa. Elit terdapat lima macam tipe, yaitu: elit kelas menengah, elit dinasti, elit kolonial, kaum intelek revolusioner dan pemimpin-pemimpin nasional.

Symbolic leader adalah :
Interpretasi simbol-simbol kekuasaan, kebenaran dan keadilan sebagai proses encoding dan decoding dalam upaya pelestarian sistem nilai. politik merupakan penguasaan simbol-simbol yang diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol pribadi. Pemahaman terhadap bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan dan perilaku penguasa merupakan tolok ukur untuk melakukan upaya pelestarian sistem politik.

Fungsi komunikasi pada masyarakat pluralis :
Masyarakat pluralis lebih mengembangkan nilai-nilai komunikasi, yaitu mengembangkan dan meningkatkan pertukaran ide, pendapat dan pemikiran-pemikiran positif. Pendapat umum merupakan unsur kekuatan komunikasi yang memiliki dasar moral dan selalu cenderung kepada kebenaran dan menghargai nilai-nilai normatif. Seperti demokrasi yang banyak dikembangkan oleh masyarakat pluralis.

Suprastruktur komunikasi adalah :
Dalam setiap sistem politik selalu terdiri dari dua suasana yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang saling berpengaruh. Para pemegang fungsi kekuasaan dikualifikasikan sebagai komunikator politik utama. Aktivitas komunikator berada dalam ketentuan normatif yang mengarah kepada upaya tercapainya tujuan negara. Jalinan fungsional antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif memberi dampak tajam terhadap produk-produk komunikasi politik. Kebijaksanaan mengelola media massa pada pokoknya dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar yaitu: pengelolaan yang berada dalam polar totaliter dan dalam polar demokrasi.

Komunikator suprastruktur :
- Para pemegang fungsi kekuasaan
- Para pengurus di lembaga eksekutif
- Para pengurus di lembaga legislative

Perbedaan antara :
a. Kehidupan infrastruktur komunikasi menurut system totaliter :
• Menurut sistem totaliter sesuai karakter ideologinya yaitu tidak memperhatikan etika moral, tidak menghargai hak-hak asasi manusia.
• Sistem politik totaliter menampilkan komunikasi politik satu kepada semua, di mana pembicaraan politik lebih banyak ditemukan dalam media massa khususnya surat kabar. Itupun sudah merupakan kesempatan yang sangat berarti manakala anggota masyarakat dapat menyampaikan pikiran-pikirannya melalui surat kabar. Secara keseluruhan, pemikiran politik melalui surat kabar tersebut didominir oleh elite politik yang berkuasa. Dengan kata lain, surat kabar digunakan sebagai alat propaganda politik yang paling penting dalam kehidupan politik. Pembicaraan politik secara tatap muka jarang bahkan tidak ditemui dalam sistem politik jenis ini.
Masyarakat tidak dapat melakukan pembicaraan politik, di samping karena ketatnya sistem politik, juga karena derajat kebebasan dan kertebukaan dalam kehidupan politik relatif rendah termasuk di dalamnya kebebasan dan kemandirian media massa, partai politik/kelompok kepentingan. Iklim seperti itu jelas tidak dapat memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan pembicaraan politik secara bebas dan terbuka.

b. Kehidupan infrastruktur komunikasi menurut system demokrasi :
• Menurut system demokrasi selalu berdasar nilai-nilai asasi. Situasi ketenteraman dan perdamaian selalu melatar belakangi kehidupan infrastruktur pada negara-negara demokrasi.
• Pada system demokrasi, pola komunikasi politik tatap muka Oleh Dan Nimmo (1984) disebut dengan pola komunikasi dari satu kepada satu. Dalam proses komunkasi tatap muka pembicaraan politik merupakan konsumsi masyarakat sehari-hari, sehingga membentuk partisipasi politik yang tergolongkan aktif. Tingkah laku komunikasi masyarakat seperti itu tercipta berkat adanya suatu iklim politik yang bebas dan demokratis. Masyarakat dengan bebas dan tanpa rasa takut berbicara tentang kehidupan dan proses politik, didukung oleh keterbukaan informasi melalui media massa.

Sosialisasi politik dikualifikasikan sebagai unsur dinamis karena :
Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada, semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik memperhatikan aspek homogenitas dan heterogenitas.

Hakikat dalam sosialisasi politik :
Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasil. Hal ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.
Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri ? Mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas, tentunya.